Kajati Jatim dampingi Wakil Panglima TNI tinjau KDKMP Kutisari

Ket Foto: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat ST menghadiri kunjungan kerja Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam rangka percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kodam V/Brawijaya.

JAWA TIMUR (SURABAYA) – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) Agus Sahat Sahat Sampe Tua Lumban Gaol mendampingi Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam kunjungan kerja di wilayah Kodam V/Brawijaya, Rabu (18/2).

Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan dan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlokasi di Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya, Wakapolda Jawa Timur, serta sejumlah pejabat utama Kodam V/Brawijaya dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Wakil Panglima TNI melakukan evaluasi progres pembangunan KDKMP melalui konferensi video bersama para Komandan Distrik Militer (Dandim) jajaran Kodam V/Brawijaya. Ia mengapresiasi perkembangan pembangunan gedung koperasi yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan di sejumlah daerah.

“Koperasi Desa Merah Putih menjadi fondasi penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Ini harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Usai pengarahan, Kajati Jatim bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendampingi Wakil Panglima TNI meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana koperasi, termasuk sistem distribusi barang serta potensi pengembangan layanan.

Kajati Jatim menyatakan dukungannya terhadap percepatan operasional KDKMP dengan tetap mengedepankan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar koperasi tersebut dapat menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus wadah pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang berlandaskan kepastian hukum. (*)